Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pembangunan Bersama Pondok Pesantren Digelar di Kabupaten Bungo

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pembangunan Bersama Pondok Pesantren Digelar di Kabupaten Bungo

Bungo, Pasar Muara Bungo – Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat koordinasi sinkronisasi program pembangunan bersama pondok pesantren pada Selasa (2/9/2025) di Aula Cempaka Kuning Bappeda.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bungo, H. Dedy Putra, S.H., M.Kn beserta jajaran OPD terkait, para pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bungo.

Tujuan utama rapat koordinasi ini adalah untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pondok pesantren dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam sambutannya, Bupati Bungo menyampaikan bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda, sekaligus motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi program agar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan kebutuhan pesantren.

Selain penyampaian dari pemerintah daerah, beberapa perwakilan pondok pesantren juga menyampaikan aspirasi dan harapannya.

Salah satu perwakilan pondok pesantren mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan fasilitas penginapan bagi ustaz yang datang dari jauh. Menurutnya, banyak kegiatan keagamaan di pesantren yang menghadirkan pengajar atau ustaz tamu, namun terkadang terkendala fasilitas tempat tinggal yang memadai.

Perwakilan pondok lainnya mengingatkan kembali janji bupati sebelumnya yang pernah menjanjikan lahan sawit seluas 11 hektar untuk mendukung kemandirian pesantren. Ia berharap janji tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah saat ini, sehingga pesantren dapat memiliki sumber pendapatan tetap.

Sementara itu, perwakilan lain menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan bupati yang baru, pondok pesantren di Kabupaten Bungo bisa menjadi lebih mandiri dan program-program sinergi dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Di sisi lain, ada pula perwakilan pondok pesantren yang mengungkapkan kendala besar yang mereka hadapi, yakni lokasi pesantren yang berada di sebuah desa yang selama ini tidak memasukkan kebutuhan pesantren sebagai prioritas pembangunan desa. Akibatnya, pesantren tersebut kesulitan dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan, karena belum dianggap sebagai bagian penting dalam rencana pembangunan desa. Mereka berharap ke depan, desa memiliki kewenangan untuk mengakomodasi pesantren ke dalam program desa, sehingga fasilitas pendidikan dan pendukung lainnya bisa terbangun.

Kendala kedua yang disoroti adalah pengelolaan sampah di lingkungan pesantren. Menurut perwakilan tersebut, sampah yang tidak tertangani dengan baik telah menjadi sumber pencemaran lingkungan. Karena itu, mereka berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan pesantren.

Rapat ini juga membahas beberapa agenda penting, di antaranya:

1. Peningkatan infrastruktur pesantren, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

2. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha produktif berbasis pesantren.

3. Penguatan kurikulum keagamaan dan kewirausahaan agar santri memiliki bekal yang lebih komprehensif.

4. Kerja sama bidang sosial-keagamaan dalam menciptakan lingkungan yang religius, aman, dan sejahtera.

Hasil dari rapat ini akan dituangkan dalam rencana tindak lanjut (RTL) yang akan dijalankan secara bertahap mulai akhir tahun 2025.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pondok pesantren di Kabupaten Bungo dapat semakin mandiri dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, sejalan dengan visi Bungo sebagai kabupaten yang religius, maju, dan berdaya saing.(ayu)